Kongres Ulama Perempuan Indonesia menolak keras paham radikalisme. Muncul sebagai respons muslim terhadap sekularisme Barat.

Momen Idul Fitri tahun 2004 merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan Umi Khumairoh hingga kini. Ketika itu, ia dan keluarga sedang berlebaran di rumah orang tuanya di Pati, Jawa Tengah. Tiba-tiba aparat kepolisian menggeledah kediamannya di Semarang. “Rumah saya diacak-acak oleh aparat. Katanya suami saya berkaitan dengan dokter Azhari (terduga teroris asal Malaysia), padahal setahu saya tidak,” kata Umi, menuturkan kisahnya dalam diskusi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 25-27 April lalu di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamiy, Cirebon.

Suami Umi ketika itu dituding menjadi donatur aksi teror yang dilakukan kelompok dr. Azhari. Namun, Umi menepis semua tuduhan itu. Ia tidak percaya suaminya dikatakan sebagai “pemodal”. Pasalnya, ia tahu persis kondisi keuangan keluarganya.

Kehidupannya tidak berlimpah harta. Selama menikah, Umi hanya menjadi ibu rumah tangga. Satu-satunya sumber pendapatan keluarganya hanya dari sang suami yang menjadi penceramah. “Menjadi penceramah pun kerjanya paling seminggu hanya tiga kali. Makanya, uang tidak ada,” Umi mengungkapkan. Namun, aparat keamanan berpendapat lain. Suaminya ditetapkan sebagai tersangka, dan diseret ke pengadilan hingga divonis penjara seumur hidup.

Kasus Umi menjadi salah satu topik bahasan KUPI. Umi dianggap contoh dari perempuan yang terpaksa menanggung beban dari aktivitas suaminya yang dituding terlibat aksi terorisme. “Cara pandang beragama suami saya yang radikal merugikan perempuan juga,” kata Ketua Tim Pengarah KUPI 2017, Badriyah Fayumi, kepada Gatra.

Radikalisme khususnya bagi perempuan yang terdampak menjadi satu dari sembilan tema besar yang dibahas dalam KUPI. Badriyah menuturkan, melalui kongres ini para ulama perempuan diharapkan bisa berkontribusi aktif dalam menyikapi fenomena radikalisme yang kian menghangat. “yang kerap luput dari perhatian adalah bagaimana para perempuan terdampak radikalisme,” katanya kepada Gatra.

Peneliti dari Pusat Riset Ilmu Kepolisian (PRIK) Universitas Indonesia, Any Rufaedah, pernah melakukan riset bagaimana para perempuan terkoneksi dengan jaringan radikal. Pada akhir 2015 ia pernah mendampingi 39 perempuan dari keluarga terpidana teroris –kebanyakan istri terpidana, tapi ada juga yang berstatus anak. “Suaminya ini terlibat macam-macam. Bom Bali, senjata ilegal, ikut kegiatan militer di Poso atau Aceh. Ada juga karena menyembunyikan buronan terorisme. Rentang hukuman suaminya itu empat tahun sampai seumur hidup,” Any menuturkan.

Ia lantas membuat kategorisasi para perempuan ini dalam memproduksi paham radikal. Hasilnya, aktor penghubung radikalisme perempuan adalah suami, keluarga, pondok pesantren, organisasi, orang tua, dan media sosial. Namun, yang menarik lagi, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui keluarganya terlibat jaringan teroris.

Meski begitu, dampak yang mereka alami sangat besar. Mulai dari mendapat stigma negatif hingga penolakan dari masyarakat. Umi, misalnya. Ia yang awalnya ibu rumah tangga tiba-tiba harus jadi tulang punggung keluarga akibat suaminya dipenjara. Bahkan, sampai diasingkan dari pergaulan. Keempat anaknya pun juga susah. Di sekolah mereka dicemooh sebagai anak teroris. “Ini harus diperhatikan bagaimana kita memperlakukan mereka karena kebanyakan tidak tahu apa yang dilakukan suaminya,” kata Any.

Tak jauh berbeda dari Any, peneliti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Nava Nuraniyah, dalam diskusi juga membeberkan bagaimana perempuan menjadi pelaku terorisme. Melalui penelitiannya yang berjudul “The Ever Changing Role of Women in Indonesian Extrimist Groups”, Nava menggambarkan ada pergeseran paradigma di kalangan ekstrimis soal peran perempuan dalam aktivitas kelompok.

Pada 2014 lalu, di Poso, para perempuan ikut ‘bergerilya’ di hutan memegang senjata. Salah satu alasannya karena kelompok radikal di sana mulai melemah. Mereka mengerahkan segala sisa tenaga yang dipunya, termasuk memberdayakan para perempuan.

Media sosial digunakan untuk merekrut perempuan menjadi pelaku radikalisme. Para perempuan yang terlibat jihad, membuat jaringan sendiri dengan memanfaatkan sosial media, seperti WhatsApp dan Telegram. Dalam penelitiannya, Nava menemukan bahwa banyak tenaga kerja wanita yang berhasil dijaring meski kuantitasnya tidak banyak. “Ini bisa dilihat dari kasus deportasi. Dulu, mereka yang dipulangkan ke negaranya kebanyakan adalah jihadis yang tertangkap di Turki saat akan berangkat ke Suriah, sekarang justru para deportan adalah para TKW yang diduga terlibat radikalisme,” Nava memaparkan.

Tiga bulan belakangan ini, tercatat banyak TKW yang dideportasi dari kalangan buruh migran. Ada yang dari Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Kontribusi mereka macam-macam. Ada yang menyerahkan semua tabungannya untuk Palestina, membiayai ikhwan jihadis ke Suriah, dan ada juga yang rutin berdonasi untuk kelompok jihadis.

Menurut Nava, mereka yang awalnya merasa termarginalkan kini merasa jadi bagian dari umat global. Jadi terangkat harga dirinya. “Jadi radikal itu tidak hanya ideologi tapi juga sense of belonging-nya,” katanya. Ia mencontohkan kasus Jannah yang baru dipulangkan dari Singapura. Jannah sebetulnya hidup bahagia dan punya majikan yang baik. Dia bebas memegang telepon genggam selama 24 jam. Ia pun belajar agama ketika ada jeda. Jannah pun mencari konten-konten Islami. Celakanya, kebanyakan konten yang muncul di mesin pencari justru produk dari kaum fundamentalis. Akibatnya, Jannah terpapar paham radikalisme.

Pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, KH Husein Muhammad, menilai masalah radikalisme menjadi isu transnasional. Dalam sejarah Islam, fenomena ini muncul ketika terjadi perang saudara pertama antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu berkembang lagi pada masa Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. “Semua cirinya sama, cara pandangnya sangat tekstualis,” kata Husein.

Menurut Husein, radikalisme adalah tahap ketiga dari empat proses pengembangan pemahaman keagamaan: konservatisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme. Jadi akarnya ada pada konservatisme. “Tesis saya adalah konstruksi atau sistem pemikiran religius kita adalah konstruksi Islam abad pertengahan di Arabiyah. Dan ini terus disosialisasikan dan tidak ada perubahan,” ujar Husein yang juga aktif mempromosikan perdamaian dan keadilan gender.

Hampir di seluruh dunia, radikalisme Islam selalu berbicara tentang dua hal. Pertama, protes melawan kerusakan moral internal. Kedua, serangan eksternal terhadap dunia Islam. Analisis kontemporer lain melihat radikalisme sebagai respons muslim terhadap sekularisme Barat. “Bukan komunis, bukan agama-agama lain. Tapi ada serangan sekularisme Barat dan dominasi mereka atas dunia Islam,” kata Husein, yang juga ketua Yayasan Fahmina tersebut.

Menangkal radikalisme, menurut Husein, diperlukan interpretasi ulang terma-terma besar mengenai kafir, muslim, musyrik, dan jihad serta batasan muslim dan kafir. Baginya, istilah-istilah tersebut mengalami reduksi besar-besaran yang jauh dari pemaknaan jernih. Kata jihad, misalnya. Al-Qur’an menyatakan itu tidak selalu berarti perang fisik. Perang fisik ada makna sendiri, alqital.

Badriyah Fayumi pun berharap, kongres pertama ini bisa menghasilkan rujukan yang bersandar pada ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. KUPI pun menolak radikalisme. Pembahasan tersebut menjadi peneguhan ulama perempuan mengintegrasikan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. “Koridor kami keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Bagi kami NKRI, empat pilar itu final,” katanya.

 

Sumber: Gatra, edisi 4, 10 Mei 2017, hal. 30