Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) akhirnya mengeluarkan tiga fatwa, yaitu:

  1. Fatwa Tentang Perusakan Lingkungan Dalam Konteks Ketimpangan Sosial bahwa hukum bagi pelaku perusakan alam atas nama pembangunan yang berakibat pada ketimpangan sosial ekonomi adalah haram secara mutlak. Namun pembangunan dimungkinkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan alam demi kemaslahatan berlandaskan maqasid syari’ah.

Agama Islam pun telah mengatur dengan tegas mengenai larangan merusak alam dan memiliki perhatian besar dalam menjaga dan melestarikan alam. Tidak hanya itu, negara juga wajib melindungi alam dari segala kerusakan dan memberi sanksi tegas kepada pelaku perusakan baik individu atau korporasi.

  1. Fatwa mengenai Kekerasan Seksual baik yang dilakukan di luar maupun di dalam pernikahan adalah haram karena melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam.

Dalam konteks ini, perkosaan tidak sama dengan perzinahan baik secara pengertian dan pembuktian hingga pada hukuman. Sehingga korban perkosaan tidak bisa dihukum, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Korban perkosaan berhak mendapatkan pemulihan secara piskis, fisik, sosial, hingga kompensasi.

Peran negara dalam kasus kekerasan seksual wajib hadir untuk menjamin pemenuhan hak hak warga negara, termasuk korban. Apabila negara melakukan pengabaian, mempersulit, dan menyia-nyiakan hak warga negara khususnya korban kekerasan seksual maka negara telah zalim dan melanggar konstitusi.

Tak hanya itu, bahkan negara atau pihak berwenang yang melakukan kekerasan seksual maka sepatutnya dihukum lebih berat (taqlidu al uqubah)

  1. Fatwa mengenai ‘Pernikahan Anak’ dimana agama mewajibkan pencegahan segala bentuk kemudaratan. Karena pernikahan anak terbukti membawa kemudaratan maka wajib hukumnya mencegah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak pihak yang berperan besar dan mempunyai tanggung jawab melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Bagi korban pernikahan anak tetap mendapat haknya mulai dari pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan juga perlindungan.

Karena itu, KUPI merekomendasikan agar pemerintah mengubah UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan batas minimal seorang perempuan boleh menikah dari semula 16 tahun menjadi 18 tahun.

 

Source: Majalah Noor, Vol. XXIII 2017, hal. 76