Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah selesai diselenggarakan. Tepatnya, dilaksanakan pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Cirebon. Kongres yang pertama kali di Indonesia ini hadir sebagai penegasan eksistensi ulama perempuan Indonesia dan perluasan peran dan kiprahnya di masyarakat. KUPI menjadi media sosial dan kultural bagi para ulama perempuan Indonesia untuk membangun pengetahuan, saling belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

KUPI telah menjadi ruang perjumpaan antarulama perempuan dari beragam latar lembaga pendidikan dan organisasi, sekaligus ruang perjumpaan antara ulama perempuan dengan para aktivis pemberdayaan perempuan, korban ketidakadilan, pakar, praktisi, representasi lembaga negara, dan pejabat pemerintahan. Ruang perjumpaan itu meliputi fisik (sebagian besar peserta bertemu teman lama di KUPI), visi, pemikiran, jejak perjuangan, serta pengalaman para peserta yang beragam tetapi sangat terlihat jelas benang merahnya. Sifat KUPI yang non-partisan, inklusif, partisipatoris, serta lintas organisasi, latar belakang, dan generasi telah menjadikan ruang  perjumpaan yang terjadi benar-benar menjadi ruang bersama yang hasilnya kemudian juga menjadi milik bersama.

Dalam keseluruhan proses dan rangkaian kegiatan KUPI, dapat dinyatakan bahwa gerak langkah KUPI merupakan konvergensi dari gerakan intelektual, kultural, sosial, dan spiritual sekaligus. Serangkaian kegiatan pra-Kongres hingga acara-acara pada saat Kongres dan cara kerja penyelenggara menunjukkan adanya konvergensi tersebut.

Kegiatan-kegiatan pra-Kongres meliputi lomba penulisan profil ulama perempuan, workshop pra-Kongres di tiga kawasan  Indonesia (di Yogyakarta pada Oktober 2016; Padang pada November 2016; dan Makassar pada Februari 2017), serta halaqah pra-Kongres yang membahas materi-materi KUPI dan metodologi musyawarah keagamaan (2-6 April 2017 di Jakarta).

Pada hari pertama perhelatan  KUPI, tanggal 25 April 2017, pagi hingga sore hari, bertempat  di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, diselenggarakan Seminar Internasional Ulama Perempuan dengan menghadirkan narasumber dari 7 negara muslim dan peserta nasional dan internasional lebih dari 250 orang. Melebihi kapasitas tempat yang tersedia.

Seluruh acara ini mempertemukan pengetahuan keagamaan ulama perempuan dengan fakta, data, dan pengalaman lapangan aktivis (pendamping, organizer, pengada layanan) serta pengalaman hidup korban ketidakadilan. Dalam semua kegiatan tersebut pertemuan dan dialektika teks dengan konteks dan realitas juga terjadi.

Di hari yang sama, 25 April 2017, dari pagi hingga sore hari, sebelum acara pembukaan malam hari, bertempat di Pesantren Kebon Jambu, diadakan khataman al-Qur’an, sosialisasi kesehatan reproduksi khususnya mengenai test papsmear dan IVA, dan silaturahim ulama perempuan. Sehari sebelum Kongres, 24 April, diadakan kegiatan khitanan masal untuk masyarakat sekitar Pesantren. Selama tiga hari Kongres berlangsung, 25-27 April, juga disediakan pemeriksaan test papsmear dan pelayanan kesehatan.

Saat KUPI berlangung, dukungan besar keluarga besar Pesantren se- Babakan dan masyarakat sekitar sangat kentara. Di antaranya, pesantren- pesantren di Babakan menjadi tempat penginapan sebagian peserta dan pengamat. Serta doa-doa dan dzikir yang terus dipanjatkan oleh komunitas pesantren selama Kongres berlangsung.

Semua ini menunjukkan bahwa KUPI adalah kegiatan yang menyelaraskan gerakan intelektual dengan kerja-kerja sosial, aktivitas kultural, dan  spiritual yang mengakar dan membumi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Konvergensi gerakan intelektual, sosial, kultural, dan spiritual juga tampak dalam rangkaian acara KUPI, mulai dari pembukaan, seminar nasional, diskusi paralel 9 tema, musyawarah keagamaan, launching buku, malam kultural, hingga penutupan.

KUPI merupakan perwujudan dari cita-cita bersama ketiga lembaga penyelenggara yang mimpi dan kerja-kerja perintisannya sudah dimulai sejak 15 tahun sebelumnya. KUPI menjadi titik kulminasi antara (bukan puncak) dari cita- cita individu dan komunitas untuk memperteguh keulamaan perempuan, baik eksistensi maupun perannya bagi Islam, Indonesia, dan kemanusiaan. Kesamaan cita-cita dan nilai-nilai yang diyakini lembaga-lembaga tersebut telah bermetamorfosis menjadi karakter kolektif yang terus menjiwai dan memayungi seluruh proses penyelenggaraan KUPI. Kejuangan, keikhlasan, kesukarelawanan, kesetaraan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan keterbukaan begitu nyata adanya dalam seluruh proses penyelenggaraan KUPI.

Semakin mendekati Kongres karakter kolektif itu semakin kuat dan lekat. Begitu juga kesalingan (mubaadalah/resiprokal) yang menjadi metode penafsiran teks-teks agama yang dipilih KUPI, terimplementasikan  secara konkret dalam kerja-kerja kepanitiaan; saling memberi jalan, saling mendukung, saling mengisi, saling memahami, saling menguatkan, saling mengapresiasi, saling menerima, saling mengendalikan diri, serta saling berlapang dada. Yang tidak pernah terjadi adalah saling sikut, saling telikung, saling potong, atau saling berebut panggung. Bahkan saling menyalahkan pun tidak pernah terjadi, meskipun kesalahan benar-benar terjadi. Karakter kolektif yang berangkat dari kesadaran dan kesabaran yang selalu dijaga bersama-sama oleh jiwa-jiwa yang dipersatukan Allah dalam kesamaan mimpi dan cita-cita inilah yang menjiwai KUPI. Subhaanallaah !

KUPI memang baru pertama kali diselenggarakan. Meski demikian, KUPI tidak membuat sesuatu yang sama sekali “baru”. Sebab, perempuan ulama dan ulama perempuan di Indonesia adalah sebuah entitas yang nyata adanya, serta nyata dedikasi dan kontribusinya dalam sejarah Islam dan sejarah nasional Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman penjajahan, zaman pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, hingga zaman kemerdekaan sampai sekarang, peran ulama perempuan sebagaimana ulama laki-laki sangat nyata dan signifikan,  namun  sangat  minim  pengakuan  dan  tidak  banyak  ditulis  dalam historiografi kita. KUPI hadir untuk mengkonfirmasi, mengafirmasi, mengapresiasi, dan mengkonsolidasikan khidmah-khidmah pengabdian ulama perempuan yang sudah ada dan nyata di Indonesia itu sebagai bagian tak terpisahkan dari kekuatan Islam dan bangsa Indonesia dalam membangun umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Historisitas KUPI, urgensi peneguhan keulamaan perempuan dalam rangka peneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan pada masa kini dan mendatang inilah tampaknya yang  menjadi sebab penting mengapa KUPI menarik minat ulama perempuan dari beragam latar belakang untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Selain  minat para pemerhati dan peneliti, baik dalam maupun luar negeri.

Inisiatif aktif dan semangat keswadayaan para ulama perempuan yang telah memiliki kiprah nyata untuk menjadi peserta telah menjadikan KUPI memiliki legitimasi yang mengakar ke dalam. Legitimasi berikutnya adalah peran aktif dan kontribusi yang bermakna dari peserta KUPI dalam setiap forum perjumpaan pengetahuan dan pengalaman. Mulai dari seminar internasional, dialog nasional, diskusi paralel, hingga musyawarah keagamaan, para ulama perempuan bersama para aktivis, pakar, dan akademisi dari beragam disiplin ilmu membahas berbagai tema yang terkait dengan keulamaan perempuan serta problematika kontemporer yang dihadapi umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Peran aktif dan kontributif ini terjadi karena tema-tema yang dibahas memberikan perspektif baru tentang keulamaan perempuan, mulai dari eksistensi, peran, tantangan, strategi dakwah, hingga metodologi studi Islam yang penting dipergunakan dalam menyikapi beragam masalah di lapangan.

Curah pendapat, sharing pengalaman, dan perdebatan produktif yang bernas di antara sesama peserta terjadi karena seluruh tema yang diangkat berangkat dari pertanyaan dan kegelisahan kolektif yang dirasakan dan dihadapi oleh para ulama perempuan  di lapangan. Secara khusus, isu eksistensi ulama perempuan dan tiga isu utama dalam Musyawarah Keagamaan, yakni pernikahan anak, kekerasan seksual, dan perusakan alam, telah dibahas sebelumnya dalam bahtsul masa’il pra-Kongres. Proses pemilihan dan perumusan masalah  sejak awal dilakukan secara partisipatoris. Demikian juga pembahasannya di arena Kongres yang dilakukan secara partisipatoris menjadikan isu-isu yang diangkat KUPI memiliki legitimasi yang kuat.

Selanjutnya, perspektif keadilan hakiki dan mubaadalah (kesalingan) yang diterima dan digunakan peserta KUPI sebagai perspektif dalam setiap pembahasan dan perumusan, terutama dalam diskusi paralel dan musyawarah keagamaan, juga menjadi legitimasi ilmiah tersendiri atas keberadaan ulama perempuan. Apa yang dihasilkan KUPI, berupa ikrar keulamaan perempuan, rekomendasi umum dan hasil musyawarah keagamaan, adalah wujud dari implementasi perspektif mubaadalah dan keadilan hakiki ini.

Selain legitimasi internal dari proses dan partisipasi kontributif peserta, patut disyukuri penyelenggaraan KUPI dan hasilnya memperoleh legitimasi eksternal yang signifikan. Kesediaan para tokoh nasional untuk menjadi dewan penasihat   KUPI,   termasuk   Imam   Besar   Masjid   Istiqlal,   serta   pernyataan dukungan Wapres RI dan dari para pemimpin Ormas-ormas Islam terbesar (NU, Muhammadiyah, MUI), para tokoh agama dan masyarakat, serta dukungan dan kehadiran tokoh-tokoh, para pejabat negara tingkat nasional (Menteri Agama RI, dan Wakil Ketua DPD RI), tingkat provinsi hingga kabupaten menjadi penanda bahwa penyelenggaraan KUPI memperoleh penerimaan yang luas, tak terkecuali dari para ulama dan pemimpin laki-laki. Kehadiran para pengamat, ulama perempuan, dan pembicara dari 11 negara, juga apresiasi khusus dari Presiden Afghanistan kepada KUPI menjadi indikator bahwa KUPI diakui secara internasional. Legitimasi sosial KUPI yang lain tampak dari liputan dan pemberitaan media nasional, internasional  dan lokal yang massif dan berkesinambungan.

Respons negara yang positif dan konkret dalam waktu cepat, khususnya mengenai usulan perubahan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 18 tahun dan pendirian Ma’had Aly untuk mengkader ulama perempuan, yang dimulai dari pernyataan  Menteri Agama RI pada acara penutupan KUPI menunjukkan bahwa rekomendasi dan hasil musyawarah keagamaan KUPI berpengaruh kuat dan legitimated. Inisiatif tindak lanjut KUPI oleh peserta yang sambung-menyambung di berbagai wilayah sesaat setelah KUPI berakhir juga patut dinyatakan sebagai legitimasi nyata atas keberadaan KUPI, perspektif, metodologi studi Islam, dan rumusan hasilnya. Semua ini patut disyukuri, dirawat, dan dikawal bersama, karena proses dan hasil KUPI adalah milik bersama ulama perempuan dan bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, harus dinyatakan bahwa atas berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT serta dedikasi tulus ikhlas dan kerjasama yang sinergis lahir dan batin dari seluruh panitia dan stakeholders, sehingga KUPI dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan tujuannya. Dengan tanpa menutup mata dari berbagai kekurangan, tujuan dan output KUPI alhamdulillaah tercapai, yakni membangun pengetahuan bersama tentang keulamaan perempuan; memfasilitasi ruang perjumpaan para ulama perempuan Tanah Air dan dunia; ulama perempuan bersama praktisi pemberdayaan perempuan melakukan kajian kritis dan menemukan solusi atas berbagai masalah; serta mengukuhkan peran- peran taktis dan strategis ulama perempuan dalam menjalankan dakwah bil hal yang bertumpu pada konsep pemberdayaan perempuan dan penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.

Diharapkan dokumen resmi tentang proses dan hasil KUPI ini dapat dijadikan landasan teologis dan gerakan yang kokoh untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi kiprah keulamaan perempuan yang integral dengan kerja- kerja kebangsaan dan kemanusiaan. Lebih khusus, dokumen ini dapat memberikan jawaban keagamaan atas keresahan dan pertanyaan masyarakat tentang berbagai persoalan yang berdampak buruk pada perempuan, kaum dlu’afaa dan mustadl’afiin; menjadi rujukan keagamaan bagi semua pihak dalam upaya pemeberdayaan, penguatan, dan pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan; memberi inspirasi pengembangan tradisi pemikiran keislaman yang mengitegrasikan perspektif kesetaraan, keadilan, dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan; serta menjadi rujukan dalam upaya pembaruan hukum, kebijakan,  dan  perubahan  sosial  yang  menjamin  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab serta kelestarian alam semesta. Amiin yaa rabbal ‘aalamiin.