Ulama dan keulamaan perempuan sebenarnya telah ada di Indonesia sejak berabad-abad lalu, namun mereka tidak tercatat dalam sejarah karena sejarah telah dikonstruksi secara sepihak.

Hal itu dikemukakan Ketua Panitia Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Badriyah Fayyumi menjelaskan salah satu tujuan digelarnya KUPI saat konferensi pers seminar internasional ulama perempuan di Gedung Pascasarjana Lantai III IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (20/4).

“Kita punya banyak perempuan yang memiliki keilmuan yang sudah diakui dan berkontribusi kepada masyarakat, umat dan bangsa. Dan KUPI merupakan bagian dari kekayaan khazanah Islam Indonesia,” kata Badriyah.

Menurutnya, selain pengakuan keberadan ulama dan peran keulamaan perempuan, KUPI memberikan ruang kepada ulama perempuan untuk berbagai ilmu, pengetahuan, wawasan dan pengalaman terkait kerja pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial dalam rangka membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

“KUPI akan diisi berbagai kegiatan di antaranya sembilan diskusi paralel dan musyawarahkan keagamaan yang fokus pada tiga isu, yaitu perkawinan anak, kekerasan seksual dan pembangunan berkeadilan terhadap perempuan,” katanya.

Output-nya lanjut Badriyah, KUPI menginginkan agar eksistensi dan kontribusi ulama perempuan dalam membangun peradaban umat manusia, mendapat penghargaan yang layak.

“Kita akan merumuskan fatwa dan pandangan ulama perempuan terhadap pemecahan isu-isu kontemporer yang menjadi rekomendasi baik untuk pemerintah, negara, masyarakat muslim, keluarga dan lain-lainnya. Kita bersama-sama ingin bersinergi membangun dunia yang rahmatal’lil alamin,” imbuhnya.

Menurutnya, KUPI juga akan mengeksplorasi pengalaman-pengalaman keulamaan perempuan dari berbagai negara. Hal itu mejadi pening karena permasalahan perempuan setiap negara tentu berbeda-beda. Ia mencontohkan di Arab Saudi, perempuan tidak boleh menjadi sopir.

“Kemudian di Afganistan soal pergulatan politik, yaitu peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan. Melalui KUPI ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalahan sosial baik yang dihadapi perempuan ataupun kemanusiaannya,” ujarnya.

Menurutnya, eksistensi ulama perempuan ditiadakan karena adanya konstruksi sejarah, kultural dan politik yang tak mendukung peran perempuan, sehingga peran mereka tidak terekam dalam catatan sejarah.

“Dalam proses perjalanan sejarah tentu mengalami fase pasang surut, makanya kami sharing ke berbagai negara terkait ulama perempuan dalam melakukan langkah-langkah berupa pemikiran, dan gerakan untuk peneguhan eksistensi ulama perempuan,” terangnya.

Ia menginginkan melalui KUPI sejarah bisa lebih adil lagi kepada perempuanm karena sejak dulu ulama perempuan telah memberikan kontribusi bagi khazanah keislaman, termasuk di Nusantara.

Salah seorang narasumber dalam seminar yang bertajuk “Amplifying Women Ulama’s Voices, Asserting Values of Islam, Nationhood and Humanity” itu, ulama perempuan asal Malaysia, Zaenah Anwar, mengatakan, peran ulama perempuan adalah menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan.

“Kami ingin membangun kepercayaan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, Alquran justru menjunjung tinggi peran perempuan,” kata Zaenah.

Ia menilai, tantangan terhadap kesetaraan perempuan sejauh ini sangat besar. Meski begitu, Indonesia dinilainya sudah cukup baik dalam soal kesetaraan. “Hanya saja Indonesia kurang menjual (kesetaraan) tersebut ke publik,” tuturnya.

Seorang narasumber lain, ulama perempuan Arab Saudi, Hatoonn Al-Fasi mengemukakan, di negaranya peran perempuan terlalu dimonopoli bahkan disudutkan. Padahal, selama ini perempuan Arab Saudi kerap dijadikan contoh bagi umat Islam negara lain.

“Menjadi hal yang kompleks ketika bicara perempuan Arab Saudi, kami harus memikul beban tradisi negara Islam yang sangat kaku dalam semua tantangan,” kata Hatoonn.

Ia pun mendorong ulama perempuan untuk senantiasa menyebarkan Islam moderat yang menyampaikan pesan kesetaraan dan kemanusiaan.

“Menjadi seorang Alimat (ulama perempuan) di Arab Saudi bukanlah tugas mudah. Walau ada ribuan perempuan lulusan pendidikan Islam dan penghafal Alquran, tetapi kita tidak punya Alimat yang diakui sebagai imam yang bisa melakukan ijtihad dan diakui,” pungkasnya.

Selain dihadiri oleh para ulama perempuan Indonesia dan dunia, turut hadir pula dalam acara tersebut perwakilan Kementerian Agama, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Duta Besar Afganistan, Roya Rahmina. (Winarno/Adhe Hamdan)

 

Sumber: http://news.fajarnews.com/read/2017/04/26/15096/kupi.teguhkan.eksistensi.ulama.perempuan