Musyawarah Keagamaan KUPI adalah rangkaian kegiatan Kongres berupa forum keagamaan yang dibentuk secara khusus untuk membahas isu-isu krusial yang diajukan masyarakat guna memperoleh jawaban sebagai sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan. Isu krusial yang dimaksud adalah isu yang meresahkan karena berkaitan dengan berbagai bentuk kezaliman yang berkelanjutan dan berdampak pada perempuan dalam kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Sikap dan keputusan ini penting dikeluarkan karena masih melekatnya pemahaman keagamaan yang melestarikan kezaliman dan ketimpangan di tengah-tengah masyarakat, padahal misi Islam justru untuk mentransformasikan kehidupan manusia dari ketimpangan kepada keadilan, dan dari kezaliman menuju kemaslahatan. Pada saat yang sama, forum musyawarah ini juga menjadi penting untuk mempertemukan spirit teks-teks agama dengan analisis realitas dari kehidupan nyata perempuan dan rakyat terdampak. Di forum ini, karena itu, dihadirkan orang-orang yang kompeten dalam hal studi keislaman sekaligus bersama orang-orang yang memahami analisis dan atau mengalami langsung isu tersebut.

Dalam praktik dan pengalaman KUPI, musyawarah keagamaan telah diproses secara partisipatif, terbuka, responsif, dan dialektik. Partisipatif artinya musyawarah melibatkan pihak-pihak dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang terkena dampak mafsadah dari persoalan yang akan dibahas dan diputuskan. Terbuka artinya sikap dan pandangan keagamaan hasil musyawarah telah dibahas melalui proses yang terbuka terhadap pandangan dari berbagai pihak dan bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat luas. Responsif artinya musyawarah itu hadir untuk merespons persoalan-persoalan nyata yang terjadi di masyarakat dan mengandung aspek ketidakadilan akibat relasi sosial yang timpang. Dialektik artinya ia diproses dengan cara mendialogkan antara teks dan konteks, antara prinsip universal dan kearifan lokal, dan antara kepentingan jangka panjang dan jangka pendek.

Ada banyak pertanyaan yang diajukan masyarakat terkait isu kehidupan yang dihadapi perempuan di lapangan. Isu-isu itu kemudian dikerucutkan ke dalam sembilan tema yang menjadi pembahasan diskusi paralel KUPI (26 April 2017). Dari sembilan isu ini, yang paling banyak dibicarakan para peserta dan paling krusial adalah tiga hal; kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam. Tiga isu ini kemudian dibahas dan diputuskan dalam musyawarah keagamaan KUPI pada tanggal 27 April 2017. Di luar itu, tiga isu ini selalu menjadi perbincangan di akar rumput dan disampaikan ke berbagai individu dan lembaga-lembaga sosial keagamaan. Sebenarnya ada isu lain yang akhir-akhir ini juga kencang disuarakan dan krusial, yaitu isu radikalisme di Indonesia. Tetapi karena keterbatasan waktu dan sumberdaya saat Kongres, yang bisa dibahas oleh forum musyawarah keagamaan KUPI hanya tiga isu saja.

Struktur Hasil Musywarah Keagamaan

Dalam Halaqah Metodologi pra-Kogres di Jakarta, 4-6 April 2017, ditetapkan bahwa penulisan hasil musyawarah keagamaan KUPI harus mengikuti sistematika yang mencakup tashawwur (deskripsi masalah), adillah (dasar-dasar hukum), istidlaal (analisis terhadap dasar-dasar keputusan), sikap dan pandangan keagamaan, tazkiyah (rekomendasi), maraaji’ (referensi), dan maraafiq (lampiran). Berikut ini penjelasan singkat mengenai kerangka tersebut.

Tashawwur (Deskripsi)

Penjelasan tentang masalah atau persoalan yang akan dibahas dan diputuskan secara komprehensif. Deskripsi berisi gambaran tentang fakta-fakta di lapangan dalam konteks sebagai problem dalam berbagai aspek, seperti bentuk, pola, data-data, dampak, suara korban, struktur budaya, hukum, maupun pemahaman agama tertentu yang hidup di masyarakat. Tashawwur pada prinsipnya menggambarkan masalah, bukan analisis, dan ditulis dengan singkat, padat, dan jelas atau sederhana dan tajam. Unsur dalam tashawwur yang bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhan adalah definisi, fakta-fakta, hasil penelitian, temuan sains, data-data lembaga otoritatif, bentuk masalah, dampak negatif, norma hukum nasional dan internasional, baik yang menjadi masalah, maupun menjadi landasan, dan pemahaman keagamaan tertentu yang melanggengkan masalah. Tashawwur diakhiri dengan kalimat pertanyaan.

Adillah (Dasar-dasar Hukum)

Sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar atas pengambilan keputusan musyawarah, berupa:

  • Nash al-Qur’an;
  • Nash Hadits;
  • Aqwaalul ‘Ulama;
  • Konstitusi Negara Republik Indonesia. 

Istidlaal (Analisis):

Istidlaal adalah proses analisis dengan cara menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits untuk melihat persoalan yang dibahas dan diputuskan dengan mempertimbangkan Aqwaalul ‘Ulama dan Konstitusi Negara RI dalam merumuskan mashlahat dan mafsadat dalam hasil Musyawarah (keputusan atau pandangan atau sikap keagaman yang diambil). Istidlaal dapat menggunakan qawa’id ushuliyyah dan fiqhiyyah, maqashid syari’ah, prinsip-prinsip universal Islam, seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, ketersalingan, kebaikan, kemaslahatan, kebangsaan, berpikir solutif dengan mempertimbangkan keadilan hakiki bagi perempuan dan laki-laki.

Sikap dan Pandangan Keagamaan

Ini adalah rumusan hasil utama dari musyawarah yang dapat meliputi sikap hukum dan atau pandangan keislaman secara umum yang menjawab permasalahan yang akan diajukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Tazkiyah (Rekomendasi)

Tazkiyah (rekomendasi) adalah rumusan yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan sebagai  tindak lanjut dari keputusan musyawarah yang telah ditetapkan. Tazkiyah (rekomendasi) ditujukan kepada individu, keluarga, lembaga, baik milik swasta maupun milik pemerintah, kelompok, organisasi, dan umat agama, organsiasi masyarakat (Ormas) dan masyarakat, korporasi, dan negara, yang kurang lebih berisi hal-hal sebagai berikut:

  • Individu untuk mengambil sikap dan tindakan yang kongkret atas ketidakadilan dalam masalah yang dimusyawarahkan, baik terkait dengan relasi antarmanusia, maupun antara manusia dengan alam atas dasar keimanan kepada Allah Yang Maha Esa;
  • Keluarga untuk menciptakan iklim keluarga yang kondusif bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, membangun tradisi saling menghormati, menghargai dan kerjasama antara perempuan dan laki-laki sejak dini, dan menghindari sikap eksploitatif yang bisa menjadi sebab sekaligus dampak dari persoalan yang dimintai pandangan keagamaannya;
  • Lembaga milik swasta dan pemerintah untuk mengedukasi dan tidak melakukan eksploitasi secara perorangan atau kelembagaan;
  • Kelompok agama (tokoh, lembaga, dan masyarakat agama) untuk membangun pemahaman dan tradisi keagamaan yang mempunyai daya dorong untuk mewujudkan kemaslahatan, dan daya tolak serta daya mengatasi mafsadat terkait dengan persoalan yang dimusyawarahkan;
  • Organisasi kemasyarakatan dan masyarakat untuk peka terhadap tradisi dan budaya yang melahirkan ketimpangan sosial, dan berupaya menafsir ulang dengan cara pandang yang adil sambil berupaya mewujudkan tradisi atau budaya baru yang lebih menjamin keadilan hakiki bagi seluruh kelompok lemah atau dilemahkan, khususnya perempuan, termasuk adil pada alam;
  • Korporasi untuk mempertimbangkan kondisi khusus perempuan karena organ, fungsi, dan masa reproduksinya dalam membangun budaya kerja yang adil, memastikan tindakannya tidak menghalalkan segala cara dengan mengabaikan dampak mafsadat pada tatanan kehidupan individu, keluarga, sosial, maupun negara, dan menghindari cara-cara berbisnis yang mengeksploitasi manusia maupun alam;
  • Negara untuk menerapkan kebijakan yang telah ada dan mempunyai daya dorong untuk mengatasi masalah, membatalkan kebijakan yang telah terbukti menjadi bagian dari masalah, serta membuat kebijakan baru yang dipandang penting demi masalah dapat diatasi dengan seadil-adilnya.

Maraaji’ (Referensi)

Maraaji’ (referensi) berisi  daftar sumber yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan musyawarah. Cukup dengan menuliskan nama pengarang, judul kitab, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan halaman sebagaimana tata cara penulisan daftar pustaka dalam penulisan ilmiah.

Maraafiq (Lampiran-lampiran)

Lampiran berisi kutipan langsung nash al-Qur’an, nash Hadits, dan teks aqwalul ‘ulama dan Konstitusi Negara RI yang digunakan dalam adillah dan istidlaal yang dipandang terlalu panjang jika diletakkan di Adillah atau istidlal.

Pimpinan Sidang Musyawarah Keagamaan

Pada saat sidang pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia, tanggal 27 April 2017, dibentuk pimpinan Sidang Musyawarah Keagamaan untuk tiga isu yang dibahas. Nama-nama Pimpinan adalah sebagai berikut:

Musyawarah Keagamaan tentang Kekerasan Seksual, bertempat di lantai dua Masjid Pesantren, dengan pimpinan sidang sebagai berikut:

Ketua                : Dr. Nyai Hj. Neng Dara Affiah, M. Hum
Wakil Ketua   : Nyai Ninik Rahayu, SH, MH.
Sekretaris       : Dr. Nyai Neng Hannah
Mushahhih      : KH. Drs. Husein Muhammad, Lc
Tim Perumus: KH. Imam Nakhoi, M.Ag, Samsidar, Dr. Kusmana, Nyai. Hj. Yati Priyati, MA, Evi Siti Zahroh, Iman Soleh Hidayat, S. Ag.

Musyawarah Keagamaan tentang Perkawinan Anak, bertempat di lantai dua gedung maqbarah, dengan pimpinan sidang sebagai berikut: 

Ketua                  : Dr. Nyai Hj. Maria Ulfah Anshor, M. Hum
Wakil                  : Nyai Hj. Afwah Mumtazah, M.Ag.
Sekretaris        : Nor Ismah, MA
Mushahhih         : Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Lc, MA

Tim Perumus : KH. Mukti Ali, Lc, Yulianti Mutmainnah, M.Hum, Rita Pranawati, MA,  Nyai Khotimatul Husna, Nyai Hj. Habibah Junaedi, Dr. KH. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc, Prof. Dr. Nyai Hj. Istibsyarah, MA.

Musyawarah Keagamaan tentang Perusakan Alam, bertempat di lantai satu Masjid Pesantren, dengan pimpinan sidang sebagai berikut:

Ketua                 : Nyai Umdah El Baroroh, MA
Wakil                 : Ir. Nani Zulmirnani, M. Sc.
Sekretaris        : Muyassarotul Hafidzoh, M.Ag.
Mushahhih       : KH. Marzuki Wahid, MA.
Tim Perumus  : Nyai Alai Nadjib, MA, Ulfatun Hasanah, S. Ud., Maimunah, M. Kesos, Euis Daryati, Lc. MA.