Perhelatan KUPI pada 25-27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu, Cirebon merupakan tonggak bersejarah bagi kebangkitan perempuan sekaligus merupakan bentuk penyadaran bagi masyarakat luas. Di sini perempuan diharapkan memiliki kepekaan yang dalam, bukan hanya pada masalah-masalah keperempuanan dalam relasi gender saja, melainkan juga pada problem kehidupan sosial secara luas. Namun demikian, pada momen KUPI di Kebon Jambu, problem-problem atau isu-isu yang diangkat masih sangat terbatas. Misalnya, dalam masalah pernikahan, baru diangkat fenomena nikah dini yang berujung pada dikeluarkannya fatwa revisi batas usia minimal nikah. Sebenarnya masih ada yang lainnya, seperti problem tingginya angka cerai gugat, di mana pada tahun 1930-an cerai gugat jarang terjadi (sulit/ dipersulit) sampai lahirlah UU No. 1 Tahun 1974.

Jika dahulu kehidupan kaum perempuan tidak jauh dari sumur, dapur dan kasur (istilah untuk menyebut peran seorang isteri dalam melayani suami), zaman kekinian tidak lagi demikian. Kaum perempuan kini sudah merambah ke wilayah publik, mulai dari pengusaha hingga politikus, teknolog hingga buruh kasar, dan pegawai negeri sipil maupun militer. Meskipun demikian, mengapa justru semuanya berakhir pada pengajuan cerai gugat oleh para isteri. Apakah cerai gugat telah menjadi trend masa kini dengan mengacu pada trend dunia dimana para perempuan merayakan institusi “perceraian” dan mengumpat (membuang) institusi “pernikahan” karena dianggap telah menyusahkan perempuan. Lebih lanjut, jika ternyata karier mereka telah dituduh sebagai biang perceraian, maka ini merupakan ironi kehidupan. Selain itu, Islam sebenarnya tidak melarang atau mendukung kaum ibu (isteri) untuk bekerja demi tujuan yang diperbolehkan. Dalam konteks ini perlu penelusuran pada ideologi perempuan saat ini, yakni di satu sisi peran perempuan sudah maju dan modern, namun di sisi lain mindset perempuan masih tradisional atau yang disebut dengan istilah ideologi transisional.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kajian mendalam atau penelitian secara empiris guna mendapatkan fakta sesungguhnya (berdasarkan subyektifitas para pelakunya). Selanjutnya, kebenaran fakta ini harus dihadapkan pada normatifitasnya dalam rangka reinterpretasi demi terwujudnya “keadilan hakiki” (keadilan yang tidak membela) dan sportifitas dalam berwawasan gender. Akhirnya, fatwa yang bisa dipertanggungjawabkan dapat dirumuskan. Inilah harapan saya pada KUPI, kajian mendalam atau penelitian mutlak dibutuhkan sebelum perumusan fatwa, sehingga diharapkan fatwa, benar-benar dan nyata-nyata mampu memberikan solusi. Hal ini, semata-mata agar terhindar dari pencetusan fatwa berdasarkan pada fakta yang tampak (permukaan) saja.

Selain itu, harapan saya, di lingkungan KUPI seyogyanya senantiasa dijaga prinsip-prinsip seperti انظر ما قال ولا تنظر من قال , musyawarah sebagai bentuk ijtihad kolektif dan bukan “kejar tayang”, sangat dihindari adanya bentuk atau sikap feodalisme dan arogansi, serta saling asah, asih, dan asuh. Dengan demikian, diharapkan semangat kekeluargaan akan tetap terjaga dan semakin kuat dalam mempertahankan eksistensi KUPI demi mewujudkan visi dan misinya.

Berbicara mengenai eksistensi dan kontribusi ulama perempuan, maka mutlak dibutuhkan wadah atau sarana yang mengakomodasi suara, pendapat, dan tulisan mereka. Untuk itu, KUPI diharapkan menyediakan lembaga penerbitan selain juga lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Di samping itu, format dan konsep keberlanjutan KUPI perlu segera dirumuskan dan disosialisakan. Inilah harapan besar saya pada KUPI, terima kasih.