Para ulama perempuan berperan besar dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Namun sayang, catatan tentang kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia sangat kecil akibat konstruksi sejarah yang sepihak.

“Padahal, ulama perempuan sama tugasnya dengan ulama laki-laki,” ujar Ketua Panitia Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Badriyah Fayumi usai menjadi pembicara dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan di Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/4).

Dijelaskan Badriyah, budaya patriarkhi yang berkembang selama ini telah mengakibatkan tenggelamnya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik. Padahal, banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan.

Melalui seminar dan kongres ulama perempuan ini, menurut dia, para ulama perempuan berkesempatan untuk berbagi pengalaman guna melakukan langkah-langkah dalam meneguhkan eksistensi ulama perempuan.

Badriyah juga mengatakan, penyelenggaraan seminar dan kongres tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, tidak terkecuali para ulama laki-laki.

Selain Badriyah, Seminar Internasional Ulama Perempuan juga menghadirkan sejumlah ulama perempuan dari berbagai negara di antaranya Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Arab Saudi), Sureya Roble-Hersi (Kenya), dan Fatima Akilu (Nigeria).

Seminar ini merupakan rangkaian dari penyelenggaraan KUPI di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon pada 25-27 April 2017. Kongres bertema “Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan” itu dihadiri 780 ulama perempuan, terdiri dari 580 peserta dan 200 orang pengamat. Tidak hanya ulama perempuan dari Indonesia, hadir pula ulama-ulama perempuan dari berbagai negara.

Dalam kongres ini, para ulama perempuan itu mengadakan seminar internasional, seminar nasional, dan musyawarah fatwa tentang persoalan kebangsaan aktual dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Ini (KUPI) adalah sebuah perjumpaan 780 ulama perempuan yang selama ini sudah berkiprah di masyarakat. Ini merupakan perjumpaan pertama,” ujar Sekretaris Umum Komite Pelaksana KUPI Ninik Rahayu, kepada Republika, Selasa (25/4)

Ia menjelaskan, dibutuhkan upaya-upaya kultural dan struktural untuk menegaskan kembali kerja-kerja sosial keulamaan perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Atas dasar itulah, menurut Ninik, muncul gagasan untuk menyelenggarakan KUPI.

Dalam pandangan ulama perempuan dari Arab Saudi Hatoon Al-Fasi, ulama perempuan bertangung jawab menyampaikan nilai-nilai Islam moderat, kesetaraan, dan kemanusiaan.

“Ketika kita bicara tentang Perempuan Arab Saudi, hal itu menjadi lebih kompleks karena perempuan harus memikul beban tradisi negara Islam yang menjadikannya sangat kaku dalam semua tingkatan, baik politik, ekonomi, maupun sosial,” kata Hatoon.

Sementara, ulama perempuan asal Pakistan Mossarat Qadeem mengungkapkan, peran perempuan di Pakistan saat ini sangat berat karena mereka tercerabut dari akarnya. Mereka yang seharusnya bertugas membina keluarga, kini harus merawat para korban perang. (Lilis Sri Handayani)

 

Sumber: Harian Republika, 26 April 2017